Pajang saja Foto Anggota Dewan yang Malas dan Korup!

JAKARTA | SURYA Online - Sembilan bulan menjelang berakhir masa jabatan anggota DPR 2004-2009, kinerja ratusan wakil rakyat itu mulai dipertanyakan. Wajar saja, apalagi dalam satu tahun belakangan ini sejumlah anggota dewan yang terlibat kasus korupsi dan tingkat keaktifannya yang memprihatinkan.

Jika akhir tahun lalu sempat berembus wacana pengumuman tingkat kehadiran, satu gagasan ekstrim kali ini diutarakan Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang.

Sebastian mengatakan, untuk memberikan pembelajaran politik bagi para politisi, cara yang paling efektif adalah memberikan sanksi secara sosial dan moral. Sanksi yang diberikan harus dipublikasikan secara terbuka.”Pajang saja foto anggota DPR yang malas, juga yang korup agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat supaya kedepan bisa memilih calon yang berkualitas,” kata Sebastian dalam diskusi di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (21/1).

Jika hal ini dilakukan, menurutnya akan memberikan pelajaran juga bagi para calon anggota legislatif yang berebut kursi untuk periode 2009-2014. “Kalau saat ini semangat memampangkan fotonya dijalan-jalan dan minta dicontreng, kita harus kasih pelajaran juga agar mereka siap juga kalau sudah jadi anggota dewan, fotonya dipampang karena malas,” ujarnya.

Selama ini, para calon anggota legislatif itu berlaku seenaknya ketika sudah duduk di kursi empuk Senayan. Keterbukaan atas penilaian kinerja anggota dewan, dalam pandangan dia merupakan bentuk penghargaan lembaga legislatif kepada rakyat yang telah memilihnya. Mekanisme kontrol yang dilakukan Badan Kehormatan DPR selama ini, dinilai belum memberikan efek jera dan mendorong keterbukaan. Sanksi yang hanya diketahui fraksi dan pimpinan DPR, menurut Sebastian, tidak memberikan pembelajaran politik yang baik bagi para politisi.

“Mestinya BK didorong agar apa yang dihasilkan diumumkan ke publik. Jangan ke dalam saja, yang hanya diketahui fraksi, partai, dan pimpinan dewan sehinggan tidak ada pelajaran bagi politisi. Yang paling besar bagi politisi adalah sanksi sosial dan moral,” kata Sebastian. Inggried Dwi Wedhaswary/kcm